Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi mengaitkan status tersangka yang menimpa Ketua Umumnya, Hasto Kristiyanto dengan pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini diambil setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur.
Hasto Kristiyanto merupakan salah satu tokoh penting di PDIP dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut. Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PDIP menilai bahwa Hasto tidak lagi pantas memegang jabatan di partai tersebut. Sebagai partai yang selalu menegaskan komitmen anti-korupsi, PDIP tidak bisa mentolerir anggota partainya yang terlibat dalam kasus korupsi.
Pemecatan Hasto Kristiyanto juga dianggap sebagai bentuk dukungan PDIP terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Partai tersebut ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka serius dalam menindak tindak korupsi, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi.
Selain itu, dengan pemecatan Hasto Kristiyanto, PDIP juga ingin membersihkan citra partai mereka yang selama ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya para koruptor. PDIP ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah partai yang bersih dan transparan, dan tidak akan melindungi anggotanya yang terlibat dalam tindak korupsi.
Meskipun langkah ini bisa berdampak pada stabilitas politik di Indonesia, namun PDIP tetap yakin bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai tersebut berharap bahwa dengan tindakan tegas ini, mereka bisa menunjukkan kepada publik bahwa mereka serius dalam memerangi korupsi dan tidak akan mentolerir praktik korupsi di internal partai maupun di luar partai.
Dengan mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan pemecatan Presiden Jokowi, PDIP juga ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapa pun, termasuk Presiden, terlibat dalam kasus korupsi. PDIP ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah partai yang berintegritas dan tidak akan membiarkan kepentingan politik menghalangi upaya pemberantasan korupsi.
Dengan langkah ini, PDIP berharap bisa memperbaiki citra partai mereka dan memperkuat komitmen mereka dalam memerangi korupsi. Partai tersebut yakin bahwa dengan tindakan tegas ini, mereka bisa mendapatkan dukungan lebih besar dari publik dan memperkuat posisi mereka sebagai partai yang bersih dan transparan.